IPR Jawa Tengah Turun, BNPT Ingatkan Ancaman Radikalisme Digital

Bestarinesia.Id, Bogor – Provinsi Jawa Tengah kembali mencatat capaian positif dalam upaya pencegahan radikalisme. Berdasarkan Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2025 yang dipublikasikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), nilai IPR Jawa Tengah turun menjadi 10,9 dari 11,4 pada 2024. Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan tingkat potensi radikalisme terendah di antara provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa.

Hasil survei tersebut dipaparkan dalam kegiatan Internalisasi Hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme 2025 yang diselenggarakan BNPT bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah melalui forum Kajian Senin Kamis (KSK), Kamis (2/7/2026).

Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen TNI Dr. Sigit Karyadi, S.H., M.H., mengatakan penurunan indeks tersebut menunjukkan efektivitas kolaborasi pemerintah, FKPT, akademisi, tokoh agama, media, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan terhadap paham radikal. Meski demikian, ia menegaskan bahwa ancaman radikalisme terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi informasi dan perubahan sosial. “Penurunan indeks ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pencegahan yang dilakukan secara kolaboratif telah memberikan hasil yang positif. Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat kita lengah. Ancaman radikalisme saat ini terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan sosial masyarakat,” ujar Sigit.

Menurut dia, masyarakat tidak hanya perlu mewaspadai ekstremisme berbasis agama, tetapi juga berbagai bentuk ideologi ekstrem baru yang menyebar melalui media sosial, platform digital, dan komunitas daring. Karena itu, penguatan literasi digital, wawasan kebangsaan, kemampuan berpikir kritis, serta pendampingan keluarga menjadi fondasi penting dalam membangun daya tangkal masyarakat terhadap berbagai bentuk ekstremisme.

Peneliti FKPT Jawa Tengah, Ahmad Ro’uf, menjelaskan bahwa capaian Jawa Tengah tidak hanya terlihat dari penurunan nilai IPR, tetapi juga dari dimensi pemahaman yang mencapai 11,3 dan dimensi tindakan sebesar 0,4. Kedua indikator tersebut berada di bawah rata-rata nasional. Menurut Ahmad, rendahnya nilai pada dimensi tindakan menunjukkan masyarakat Jawa Tengah relatif mampu menolak keterlibatan dalam aksi radikal. Namun, dimensi sikap yang masih berada pada angka 20,9 menjadi perhatian karena menunjukkan masih adanya potensi intoleransi yang perlu ditekan melalui edukasi berkelanjutan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Ia juga menyoroti tingginya aktivitas masyarakat dalam mengakses informasi keagamaan melalui internet. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 68 persen responden mencari konten keagamaan secara daring, sedangkan 20 persen di antaranya turut menyebarluaskan kembali konten tersebut kepada orang lain. “Penting untuk mengampanyekan gerakan literasi digital Saring Sebelum Sharing agar masyarakat lebih bijaksana dalam melihat dampak serta memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya ke jejaring sosial,” kata Ahmad.

Anggota Tim Review Survei IPR Nasional, Lilik Purwandi, mengingatkan bahwa capaian positif Jawa Tengah harus menjadi motivasi untuk memperkuat upaya pencegahan, bukan justru menurunkan kewaspadaan. “Capaian ini diharapkan tidak membuat para pemangku kepentingan di Jawa Tengah berpuas diri. Melalui kolaborasi multipihak yang lebih efektif, target ke depan adalah menurunkan IPR melampaui capaian terbaik sebelumnya,” ujarnya.

Lilik mengatakan strategi pencegahan ke depan perlu difokuskan pada penguatan dimensi sikap melalui peningkatan toleransi, moderasi beragama, literasi digital, penguatan wawasan kebangsaan, serta optimalisasi nilai-nilai kearifan lokal. Menurut dia, perempuan, generasi muda, masyarakat perkotaan, dan pengguna media sosial merupakan kelompok yang perlu menjadi prioritas dalam berbagai program pencegahan radikalisme.

Sementara itu, Ketua FKPT Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hamidulloh Ibda, M.Pd., menilai hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki modal sosial yang kuat dalam menjaga stabilitas keamanan. Namun, tingginya dimensi sikap harus direspons melalui penguatan budaya toleransi, pendidikan karakter, serta pemanfaatan ruang digital sebagai media penyebaran narasi damai. “Secara riil atau dalam hal tindakan, masyarakat Jawa Tengah tergolong sangat damai. Namun, dalam ranah kognitif dan afektif, potensi intoleransi dan radikalisme masih muncul di permukaan. Karena itu, penguatan nilai-nilai toleransi harus terus dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.

Hamidulloh juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperbanyak produksi konten moderasi beragama yang relevan dengan generasi muda sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal Jawa sebagai benteng ketahanan keluarga. Menurut dia, keluarga merupakan ruang pertama dan utama dalam menanamkan toleransi, cinta tanah air, serta semangat kebangsaan sehingga mampu mencegah penyebaran paham radikal sejak dini.

Hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme 2025 menjadi pengingat bahwa keberhasilan menjaga Jawa Tengah tetap aman dan kondusif merupakan hasil kerja bersama yang harus terus dipelihara. Dengan mempertahankan capaian pada dimensi pemahaman dan tindakan, serta memperkuat dimensi sikap melalui literasi digital, pendidikan karakter, penguatan keluarga, dan kolaborasi lintas sektor, Jawa Tengah diharapkan semakin tangguh menghadapi dinamika ancaman radikalisme dan terorisme pada masa mendatang. (*)